Irwan Prayitno: Perilaku Korupsi Karena Karakter Hedonis

Islamedia - Tumbuhnya karakteristik seseorang yang idealis anti korupsi, dengan sikap kepribadian yang sederhana, amat dipengaruhi oleh pendidikan dan didikan dari kedua orang tua serta lingkungannya. Terjadinya perilaku seseorang itu melakukan korupsi karena memiliki karakter hedonis, suka foya-foya dengan begitu tingginya kebutuhan yang diinginkan oleh mereka.

Ini disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam acara pembukaan Seminar Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD di Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernuran (20/11). Hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan KPK Adnan Pandu Praja, Pejabat BPKP Pusat Deputi Investigasi Edi Mulyadi, LSM IPW, Hayie Muhammad, LSM Fitra, Yuna, Ketua DPRD dan Anggota, Sekdaprov. Dr.H.Ali Asmar, MPd. Kepala SKPD di lingkungan Pemprov. Sumbar.

Lebih lanjut Gubernur Irwan Prayitno menyampaikan, hanya orang-orang yang bersifat zuhud, qonaah yang tidak akan berprilaku korupsi dan membentuk kakater orang seperti ini tentu akibat pembinaan dari kehidupan dari kecil, sejak dini.

Karena itu jika ada program �Kantin Kejujuran� di sekolah, tentunya ini sesuatu yang baik dalam melatih diri untuk jujur dan berkepribadian yang bertanggung jawab. Dari sikap jujur, bertanggung jawab, sederhana ini akan memunculkan karakter diri beridealis yang baik, katanya.

Irwan juga menyampaikan sebuah kenyataan, bahwa ada sebagian aktifis yang melakukan aksi anti korupsi, namun pada saat mereka menjabat atau memegang kewenangan, mereka lebih korupsi. Itulah lahir dari kepribadian dan karakter diri dan pengaruh lingkungan dan kadang teman sendiri, dan kebanyakan dari mereka memiliki idealisme diri yang rapuh.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tetap bersikukuh untuk terus mengembangkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah ini. Karena itu berbagai program reformasi birokrasi terus dikembangkan, ini sesuai dengan Perda No 24 Tahun 2011. Kemudian  menerbitkan Perda No 42 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja yang dilakukan dalam enam bulan sekali.

Melakukan pemertaan Potensi PNS melalui Fit and Proper Test yang diselenggarakan oleh lembaga yang kredibel, seleksi CPNS yang ketat dalam kurun waktu 5 tahun ini, untuk menyaring SDM yang berkualitas.

Menerapkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik ( e-procurement ) melalui LPSE guna mewujudkan traparansi dan akutabilitas pengelolaan barang dan jasa. Menerapkan sistem rekrutmen, promosi dan rotasi PNS yang berbasis kompetensi dan tranparan. Menyusun SOP dalam setiap kegiatan di lingkungan SKPD serta memberdayakan pengawasan dan meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), ujarnya.

Irwan juga menambahkan, juga penerapkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada setiap aparatur yang terbukti melalukan pelanggaran disiplin, penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Ada banyak kegiatan lainnya seperti menerapkan deklarasi zona Integritas Menuju Wilayah Bebas  dari Korupsi dan menunjuk RSJ HB Saanin sebagai percontohan, ungkapnya.

Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja dalam kesempatan tersebut menyampaikan, KPK sesungguhnya dalam kegiatan lebih banyak pada kegiatan pencegahan korupsi dari pada penindakan. Hal ini dapat terlihat dari kegiatan dan pendanaan yang ada di KPK.

Guna pemberantasan korupsi ini kita butuh pimpinan yang sederhana, sebagai keteladanan bagi yang lain. Saat ini Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih bertengger pada rangking 100 dari 182 negara yang disurvei. IPK Indonesia kalah dengan Singapura (9,2), Brunei Darussalam (5,2), Malaysia (4,3) dan Thailand (3,4), karena IPK kita baru ( 3,0). Kita butuh waktu 25 tahun untuk dapat seperti Singapura saat ini, ungkapnya.

http://tentanggubernursumbar.wordpress.com