Ketika Harta Bekas Diktator Tunisia Dilelang

Islamedia -Kementerian Keuangan Tunisia memajang harta kekayaan peninggalan presiden tersingkir Zine el Abidine ben Ali dan keluarganya, dalam sebuah lelang umum di Cleopatra Space, Gammarth, kota di bagian utara negara itu pada Sabtu (22/12) pekan lalu.

Pelelangan itu dibuka oleh Perdana menteri Tunisia Hamadi Jebali dan menurut jadwal akan berlangsung selama satu bulan. Terdapat lebih dari 10.000 item yang dikumpulkan untuk dilelang. Sebagian dari item yang dilelang termasuk furnitur-furnitur mewah, lukisan-lukisan, barang-barang elektronik, dan tak ketinggalan pula perhiasan-perhiasan mahal milik istri mantan presiden.

Para peserta dari berbagai negara terlihat menghadiri pelelangan tersebut. Tidak seperti pelelangan sebelumnya, pelelangan kali ini terbuka untuk umum. Dengan membeli tiket seharga 20 dollar, pengunjung memiliki akses untuk memasuki arena mewah tempat aste-aset sitaan dari Ben Ali dipajang. Item-item tersebut dikumpulkan dari istananya di Sidi Dhrif, satu di antara sekian banyak istana kepresidenan yang ia miliki selama masa kekuasaannya.

Sebagian masyarakat diberitakan kurang puas terhadap kegesitan pemerintah dalam mengumpulkan ulang dan menjual seluruh barang-barang bekas milik Ben Ali. Terkait itu, Deputi Menteri Keuangan Tunisia, Slim Besbes mengatakan dalam konferensi pers awal Desember ini, bahwa pihak kementerian membutuhkan waktu delapan bulan untuk menetapkan harga atas barang-barang yang hendak dipajang dalam pelelangan.

Adapun keuntungan dari pelelangan itu diperkirakan melebihi 30 juta dollar, akan menambah keuntungan pelelangan sebelumnya sebesar 478 juta dollar. keuntungan tersebut bakal digunakan untuk memulihkan kondisi perekonomian negara Tunisia pasca revolusi.

Presiden tersingkir Ben Ali minggat ke luar negeri bersama keluarganya pada 14 Januari 2011, setelah rakyat bangkit melawan kezalimannya dan menuntut ia lengser dari jabatan yang telah didudukinya sejak tahun 1987. Ben Ali mencari perlindungan di Arab Saudi. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan yang dilakukannya terhadap warga sipil. [iinanews]