BBM Naik, Melanggar Konstitusi

Pemerintah akan segera menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dalam iklan diberbagai media, pemerintah “mengaku” bahwa subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Di sana diperlihatkan kemiskinan masyarakat yang tidak kunjung membaik. Seakan pemerintah membuka aib sendiri. Ada kesalahan dalam penyaluran subsidi.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Umat Islam (PP Pemuda PUI), H. Iman Budiman menilai bahwa pemberian kompensasi kenaikan BBM dengan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak memberikan solusi, bahkan secara tidak langsung melanggengkan kemiskinan. “(BLSM) hanya sementara, sedangkan kenaikan BBM selamanya. Ini pembangkangan terhadap demokrasi ekonomi Indonesia. Dimana menjunjung kekeluargaan dan kedaulatan.”

Dengan memperlihatkan data, Iman mengatakan “Kita lihat, siapa yang menguasai produksi minyak kita. Pertamina hanya memproduksi 13,8 %, selebihnya oleh Chevron (41%), Total E&P Indonesie (10%), Chonoco-Philips (3,6%) dan CNOOC (4,6%. Padahal jelas, dalam UUD 1945 pasal 33, kekayaan negara dikuasai untuk masyarakat.”

Mengacu dari hitungan INDEF, sambungnya “jika 15,5 juta rumah tangga miskin dibayar Rp150.000 per bulan selama lima bulan setara dengan Rp11,6 triliun. Maka, ini hanya sia-sia buang anggaran yang tidak produktif. Kenapa tidak diprioritaskan dalam pembanguna ekonomi mikro.”

Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal PP Pemuda PUI Raizal Aripin pun menegaskan bahwa kenaikan BBM salah satunya dipicu oleh UU Migas No 22 Tahun 2001. “Harga minyak kita disesuaikan dengan harga pasar (Pasal 3 huruf b) yang tidak banyak terjangkau oleh rakyat miskin Indonesia.” Sambungnya lagi, “UU Migas harus direvisi karena bertentangan dengan konstitusi dasar negara UUD 1945 pasal 33 (1,2,3, dan 4). Dan karenanya, atas nama elemen bangsa Indonesia, Pemuda PUI menolak kenaikan BBM dan meminta pemerintah segera menghentikan politisasi kenaikan harga BBM.

PP Pemuda PUI 

H. Iman Budiman (Ketum)